Pasokan Pertalite Disetop Sebulan, Pedagang Keliling di Juntinyuat: Kami yang Kecil Menderita!

banner 120x600

Rednews.my.id, Indramayu – Pengawas SPBU 34.452.15 Jalan Raya Limbangan, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, Carim, buka suara terkait dua persoalan yang menimpa tempat kerjanya. Persoalan pertama menyangkut sanksi penghentian pasokan Pertalite dari Pertamina, sedangkan persoalan kedua berkaitan dengan insiden teguran terhadap tim Wira Sandi yang kedapatan mengambil gambar di area terlarang SPBU.

Sanksi Pembinaan 30 Hari
Berdasarkan Surat Pertamina Patra Niaga Nomor 064/PPNEH0206/2026-S3 tertanggal 13 November 2026, SPBU Limbangan dijatuhi Surat Peringatan I serta penyesuaian (penghentian sementara) pasokan Pertalite Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) selama 30 hari, terhitung sejak 17 November hingga 16 Desember 2026.

Sanksi tersebut dijatuhkan setelah Pertamina memeriksa rekaman CCTV pada 25 September 2026 dan melakukan pengecekan lapangan pada 6 Oktober 2026. Pertamina menemukan adanya penyaluran tidak wajar berupa pengisian berulang ke kendaraan roda dua dengan jeda 15–20 menit hingga mencapai total akumulasi 550 liter. Operator dinilai melanggar standar operasional prosedur (SOP) karena tetap melayani pembelian berulang tersebut.

Selama masa pembinaan, SPBU dilarang menyalurkan Pertalite dan diminta mengoptimalkan penjualan Pertamax serta Pertamax Turbo, sembari memasang spanduk pemberitahuan masa pembinaan.

“Jika ada masyarakat yang melapor ke Polres karena SPBU tidak menjual Pertalite, itu bukan karena kami menolak melayani, melainkan karena sedang menjalani sanksi pembinaan sesuai surat resmi Pertamina,” tegas Carim.

Sementara itu, pengawas lainnya, Abdul Gani, mempertanyakan kebijakan tersebut. Menurutnya, praktik pengisian berulang masih marak terjadi di banyak wilayah dan tercermin dari banyaknya penjual eceran di tiap desa. Ia berharap penindakan dilakukan secara merata dan tidak terkesan menyasar satu SPBU saja.

Penghentian pasokan Pertalite selama sebulan ini langsung memukul perekonomian warga sekitar, terutama pedagang keliling dan pemilik warung kecil yang bergantung pada BBM subsidi tersebut.

Salah seorang pedagang keliling bermotor mengeluhkan membengkaknya biaya operasional karena harus mencari Pertalite ke SPBU lain yang jaraknya jauh. “Kalau di Limbangan tidak ada, ongkos jalan jadi lebih besar, untung makin tipis. Kami ini cuma jualan keliling, kalau terpaksa beli eceran harganya mahal. Kasihan kami yang kecil ini,” keluhnya.

Dampak serupa dirasakan Tarmin, pemilik warung kelontong di pinggir jalan. Selain berjualan es, makanan ringan, dan rokok, ia biasa menyetok Pertalite eceran sekitar 10 hingga 20 liter per hari sebagai penghasilan tambahan. Sejak SPBU berhenti menyalurkan Pertalite, warungnya ikut sepi pembeli.

Pedagang eceran lainnya bahkan mengaku harus mengantre panjang di SPBU luar kecamatan demi mendapatkan jatah 10 liter. Mereka berharap penyaluran Pertalite di SPBU Limbangan segera normal kembali setelah masa pembinaan selesai.

Selain soal sanksi, Carim juga mengklarifikasi ketegangan yang terjadi pada Minggu, 2 November 2026, sekitar pukul 11.30 WIB. Saat itu, dua anggota tim Wira Sandi datang melakukan pemantauan dengan mengambil foto dan video di area pulau pompa Pertamax.

Carim langsung melayangkan teguran keras karena aktivitas tersebut melanggar aturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Di area SPBU sudah terpasang rambu resmi larangan merokok, menyalakan api, mengaktifkan ponsel, dan memotret di zona berbahaya yang mudah terbakar.

Teguran tersebut sempat memicu adu mulut karena tim Wira Sandi berdalih hanya menjalankan perintah Sales Branch Manager (SBM) Novan Reza Pahlevi, bahkan sempat melontarkan ancaman penutupan SPBU.

Ketegangan akhirnya mereda setelah Abdul Mutaqim turun tangan menengahi. Kedua belah pihak pun saling memaafkan dan berjabat tangan.

“Saya sudah mengikuti Diklat Keselamatan Kerja (Lindung), jadi wajib mencegah aktivitas pemotretan sembarangan demi keselamatan konsumen dan operator,” ujar Carim.

Usai insiden tersebut, Carim mengonfirmasi langsung kepada Novan Reza Pahlevi melalui grup komunikasi Ponggawa. Pihak SBM membenarkan adanya penugasan pemantauan tersebut, namun mengakui bahwa pengambilan gambar seharusnya dilakukan dari jarak aman, bukan di dekat area pengisian bahan bakar.

Pihak pengelola SPBU 34.452.15 Limbangan berharap Pertamina dapat memberikan penjelasan dan perlakuan yang transparan serta adil, sehingga operasional pelayanan kepada masyarakat bisa kembali berjalan normal usai masa pembinaan berakhir.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *