Rednews.my.id, Indramayu — Terkait polemik pencabutan water meter PDAM yang ada di Balai Wartawan Indramayu (BWI) di jalan MT Haryono, Desa / Kecamatan Sindang Indramayu, yang diduga atas perintah dari Direktur Utama Perumdam Tirta Darma Ayu / PDAM Indramayu.
Namun H.Nurpan selaku Dirut Perumdam tirta darma ayu / PDAM Indramayu, membantah apa yang dituduhkan kepadanya.
“Tidak ada saya perintahkan cabut watet meter itu dan itu urusan cabang masing masing….Silahkan cari sumber yang mengatakan itu perintah saya.” Terang Nurpan.
Dan menurut Nurpan, Alangkah elok dan bagus kalau berita diangkat ada konfirmasi dulu sehingga publik membaca lebih obyektif. Paparnya.
Terkait dengan kasus pencabutan WM di Sindang itu kebijakan ada di kepala cabang Sindang karena kewenangan kita berjenjang. Pungkas Nurpan.
Sebelumnya terkait pemberitaan mengenai alat pengukur kubikasi air atau water meter PDAM yang terpasang di Balai Wartawan Kabupaten Indramayu hilang.
Sejumlah anggota wartawan yang biasa mangkal di Balai Wartawan Indramayu kaget saat akan melakukan sholat dhuhur kondisi air tidak mengalir seperti biasanya sehingga terpaksa menggunakan air di bak mandi yang masih tersisa.
Setelah di cek, ternyata water meter yang sudah terpasang sejak Balai Wartawan berdiri pada tahun 1987 itu hilang.
Uniknya, kondisinya rapih dan hampir sama dengan hilangnya water meter di rumah rumah warga yang pernah dipublikasikan oleh media beberapa bulan lalu.
Merunut persoalan pemasangan sambungan air bersih di Balai Wartawan Indramayu sudah dilakukan sejak awal berdiri yaitu tahun 1987 atau sejak masa pemerintahan bupati Indramayu, H Jahari. Pada masa ini, Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui PDAM setempat memberikan layanan gratis pembayaran tagihan untuk gedung Balai Wartawan sebagai bentuk sinergitas antar lembaga.
Sinergitas ini berlanjut hingga kepemimpinan Bupati Indramayu Nina Agustina.
Namun, dibawah kepemimpinan Bupati Indramayu Lucky Hakim, Perumdam Tirta Darma Ayu melakukan penagihan dan jajaran wartawan sudah berupaya menjelaskan perihal tersebut namun seolah olah tutup mata dan terkesan tidak ada sinergitas tersebut.
“Sejak humas PDAM nya Sutoni, kami selalu jelaskan bahwa sejak masanya pak Jahari jadi bupati hingga bupati terakhirnya ibu Nina Agustina tidak pernah ada tagihan dari PDAM. Ini merupakan bentuk sinergitas,” jelas Ketua PWI Indramayu Dedy S Musashi dan Ketua PWRI Kabupaten Indramayu, Sonny.
Mengutip pernyataan Sutoni pada saat itu, bahwa dirinya hanya diperintah oleh pimpinan dalam hal ini Direktur Utama PDAM Tirta Darma Ayu Indramayu, Nurpan terkait tagihan tersebut.
” Sejak jamannya Pak Dedi pegang PDAM, Pak Suyanto, Pak Tatang, sampai Pakde Air tidak pernah ada masuk tagihan karena mereka paham makna sinergitas dengan media,” jelas Sony.